Mensikapi Pelaksanaan Bonn Challenge di Palembang, Sumatera Selatan 9-10 Mei 2017<\/p>\n
Pola pengelolaan lahan gambut untuk industri kehutanan, perkebunan dan pertanian,\u00a0menjadi penyebab utama kebakaran dahsyat di Indonesia tahun 2015 yang lalu, dimana 43\u00a0juta jiwa terpapar asap tebal, 14 orang bahkan meninggal dunia. Kebakaran juga\u00a0menyebabkan kerugian ekonomi indonesia senilai $16 milyar.<\/p>\n
Pembukaan lahan gambut dengan cara pengeringan untuk pengembangan sector tersebut
\nmerupakan sebuah sistem produksi yang menyebabkan tingginya emisi\u00a0karbon dan bencana kebakaran. Saat dikeringkan untuk tanaman industri, gambut akan\u00a0menjadi rawan terbakar dan melepaskan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat\u00a0besar. Perusahaan HTI dan perkebunan yang sebagian besarnya merupakan lahan gambut,\u00a0sampai saat ini belum membuka ke public rencana mereka untuk membasahi areal gambut\u00a0yang sudah terlanjur dikeringkan. Bahkan walaupun mereka sudah mempunyai komitmen\u00a0pembangunan berkelanjutan (Sustainable Policy), mereka masih menganggap bahwa\u00a0system yang mereka kembangkan di gambut sebagai system yang berkelanjutan walaupun\u00a0sudah banyak penelitian ilmiah yang menyajikan data sebaliknya. Sebuah studi yang\u00a0diprakarsai oleh Wetlands International di Serawak menunjukkan bahwa drainase besar-besaran\u00a0di lahan gambut mengakibatkan penurunan tanah (subsiden) yang sedemikian\u00a0dalam, yang akan menyebabkan bencana banjir sangat besar dalam beberapa dekade\u00a0mendatang (WI, 2016).<\/p>\n
Pemerintah Indonesia sendiri, secara tegas sudah menjadikan restorasi dan konservasi\u00a0hutan sebagai prioritas dalam komitmen perubahan iklim, termasuk memberikan\u00a0kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perlindungan, restorasi dan pengelolaan\u00a0hutan melalui perhutanan sosial dan reforma agraria sampai dengan 12,7 juta hektar.\u00a0Sayangnya beberapa perusahaan HTI di Riau dan Sumsel, masih melakukan praktek\u00a0penanaman pada lahan gambut bekas terbakar dan bahkan dengan sengaja melakukan\u00a0pembuatan kanal baru pada areal gambut.<\/p>\n
Pelaksanaan program perhutanan sosial juga masih berjalan lamban, jauh dari target yang
\ndiharapkan. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik Perhutanan Sosial di Kantor
\nPresiden pada 21 September 2016 mengakui capaian perhutanan sosial jauh dari harapan.
\nDari target 2,5 juta hektar untuk Hutan desa dan Hutan Kemasyarakatan, baru terealisasi
\n610 hektar atau hanya 24.4 persen.<\/p>\n
Disisi lain, konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan\/ pemegang izin juga masih\u00a0banyak terjadi. Sebagai contoh di Propinsi Sumatera Selatan, menurut catatan WALHI\u00a0Sumsel, ada ratusan konflik SDA terjadi sejak 2015. Menyikapi kondisi tersebut, kami\u00a0masyarakat sipil mendesak ;<\/p>\n
1. Agenda restorasi dan konservasi harus mengedepankan kepentingan dan hak\u00a0masyarakat terdampak karena sebagian besar wilayah gambut di Indonesia juga\u00a0menjadi sumber-sumber livelihood bagi masyarakat lokal\/ adat. Sebagai contoh, di\u00a0Sumatera Selatan yang menjadi tuan rumah forum restorasi global Bonn Challenge pada\u00a0Tanggal 9-10 Mei 2017, ada lebih dari 600 desa yang sumber kehidupanya bersumber\u00a0dari hutan.<\/p>\n
2. Dalam melaksanakan kegiatan restorasi hutan harus mengacu pada prinsip dasar dalam
\nmelaksanakan suatu kegiatan yaitu ; Prinsip persetujuan tanpa paksaan, kajian sosial\u00a0dasar untuk memetakan potensi dampak dari restorasi, memetakan kelompok rentan,\u00a0termasuk kelompok perempuan, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan\u00a0dan pelaksanaan secara memadai, kompensasi atas kehilangan yang terjadi, dan harus\u00a0ada mekanisme komplain dan penangangan keluhan atas kegiatan restorasi yang\u00a0dilakukan.<\/p>\n
3. Restorasi yang dilakukan adalah restorasi berbasis kepentingan masyarakat yang\u00a0sinergis dengan pengembangan ekonomi ramah lingkungan, inovatif, berbasis lokal\u00a0seperti pinang, madu, nipah, purun, peternakan, perikanan, sagu dll. Dan pemastian\u00a0restorasi tidak menyebabkan rusak atau hilangnya sumber pangan masyarakat.<\/p>\n
4. Mempromosikan pendekatan Paludikultur (Budidaya di lahan gambut tanpa drainase)
\nsebagai solusi pemanfaatan lahan gambut yang berkelanjutan dan dapat dilaksanakan oleh pengelola dan pemanfaat lahan gambut.<\/p>\n
5. Menggunakan pendekatan kesatuan hidrologi dalam melakukan restorasi hutan,\u00a0dengan partisipasi dan konsultasi para pihak yang memadai, dan terlibat dalam\u00a0pengambilan keputusan pelaksanaan restorasi.<\/p>\n
6. Mendesak komunitas internasional dan seluruh delegasi dalam Bonn Challenge agar\u00a0kegiatan restorasi yang dilakukan oleh korporasi tidak kemudian dimaknai menjadi\u00a0penghapusan dosa atau pemaafan atas praktek buruk perusahaan pada masa lampau\u00a0dan\/atau pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Mereka tetap harus melaksanakan\u00a0tanggung jawab hukum, sosial dan lingkungan.<\/p>\n
7. Mereview atau mencabut izin perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan hukum
\ndan kebijakan pemerintah dan\/atau perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban\u00a0pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, dan perusahaan yang tidak aktif.<\/p>\n
8. Mendesak pemerintah Indonesia, delegasi Bonn Challenge dan komunitas internasional
\nuntuk menjadikan upaya resolusi konflik sebagai prasyarat dalam pelaksanaan resolusi
\nkonflik. Proses resolusi konflik tersebut harus disetujui para pihak terdampak,\u00a0memberikan akses\/ menyediakan informasi yang memadai, memberikan hak untuk\u00a0didampingi, dan memastikan adanya skill dan pengetahuan yang memadai bagi\u00a0masyarakat.<\/p>\n
Demikianlah resolusi ini kami buat, untuk dapat diterima dan digunakan oleh berbagai pihak
\nterkait.<\/p>\n
Palembang, 10 Mei 2017
\n#WechallengeTheBonn
\n#KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENYELEMATAN LINGKUNGAN
\nNarahubung
\n1. Aidil Fitri (0812 711 0385)
\n2. Rudiansyah (081366699091)
\n3. Hadi Jatmiko (0878 9711 2238)<\/p>\n