Meningkatkan proposi hak kelola masyarakat terhadap hutan dalam bentuk hutan sosial\nsampai dengan 12,7 juta hektar sepertinya bukan perkara mudah, terlebih\npeningkatan kesejahteraan masyarakat\njuga menjadi tolok ukur keberhasilan Perhutanan Sosial. <\/p>\n\n\n\n
Realisasi Perhutanan Sosial mencapai 37,3 persen atau seluas\n4,7 juta hektar, dengan 7.228 ijin hak kelola dan penerima manfaat sebanyak 1\njuta Kepala Keluarga diharapkan merasakan dampak nyata dari program Perhutanan\nSosial, baik dampak jangka pendek, menengah, atau panjang. <\/p>\n\n\n\n
\u201cKita harus yakin Perhutanan Sosial dapat meningkatkan\nkesejahteraaan masyarakat ,\u201d kata Dr. Ir. Bambang Suprianto,M.Sc , Direktur\nJenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan\nHidup dan Kehutanan (KLHK) saat menjadi narasumber pada acara workshop yang\nbertemakan Memperkuat Dukungan Multipihak dalam Pembangunan Perhutanan Sosial\ndi Sumatera Selatan, pada Selasa 9 November 2021, dii Palembang<\/p>\n\n\n\n
Bambang menjelaskan beberapa dampak jangka pendek yang\nmenjadi tujuan Perhutanan Sosial yakni, perbaikan dan adaptasi sistem,\nperbaikan modal sosial, perbaikan bisnis hutan sosial, perbaikan akses\nmasyarakat terhadap lembaga keuangan, pendampingan dan akses pasar terhadap\nproduk masyarakat, serta peningkatan kapasitas manajemen masyarakat. <\/p>\n\n\n\n
Adapun dampak jangka menengah, lanjut Bambang, adalah\npengembangan ekonomi domistik, pengembangan sentra produksi hasil hutan,\npenurunan konflik tenurial, dan kelestarian hutan. Sedangkan dampak jangka\npanjangnya adalah terbangunnya pusat-pusat ekonomi domistik dan pertumbuhan\ndesa sentra produksi hasil hutan yang berbasis desa dapat juga menyerap tenaga\nkerja dan mengentaskan kemiskinan. <\/p>\n\n\n\n
\u201cUntuk itu Perhutanan Sosial menjadi pekerjaan bersama,\ntidak hanya sektor kehutanan, namun semua pihak terkait dari pusat sampai\ntingkat tapak,\u201d kata Bambang menegaskan Perhutanan Sosial menjadi bukan hanya\npemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, kabupaten kota, dan juga\npihak akaademisi dan swasta. <\/p>\n\n\n\n
Analis Kebijakan Ahli Muda Kementrian Dalam Negeri Rinu\nManurung, S.Sos, menjelaskan pentingnya peran multipihak dalam mendukung\nPerhutanan Sosial, utamanya dukungan dari pemerintah daerah dan kabupaten kota.\n<\/p>\n\n\n\n
\u201cMendagri sudah menyampaikan surat edaran Mendagri nomor 52\/6267\/JS\nkepada gubernur, bupati, dan walikota agar mendukung Perhutanan Sosial,\u201d kata\nRinu pada sebagai narasumber pada acara workshop yang diselenggarakan oleh\nHutan Kita Institute (HaKI) yang dilakukan secara hibrid di Palembang. <\/p>\n\n\n\n
Rinu menambahkan, dalam surat edaran Mendagri tersebut\nmeminta kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk dapat mengkordinasikan pemangku\nkepentingan pemerintah, BUMN, swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk\nmendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial.<\/p>\n\n\n\n
Selain kordinasi para pihak, diharapkan gubernur, bupati,\ndan walikota dapat memastikan ketersediaan rencana dan penganggaran daerah\nuntuk mendukung ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial. Tidak hanya\nbidang kehutanan dan lingkungan hidup, perencanaan dan penganggaran bebasis\nperhutanan sosial dapat dilakukan pada urusan bidang pertanian, pemberdayaan\nmasyarakat, ketenagakerjaan, perdagangan industri, koperasi dan usaha kecil\nmenengah, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang. <\/p>\n\n\n\n
\u201cKarena itu pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota\ntidak perlu ragu lagi untuk membuat perencanaan dan menganggarkan APBD untuk\nmendukung Perhutanan Sosial dalam berbgai bidang terkait. Dan keberadaan Pokja\nPercepatan Perhutanan Sosial (PPS) dapat menjadi wadah kordinasi amtar bidang,\u201d\ntegasnya. <\/p>\n\n\n\n
Ketua Pokja PPS Sumsel Prof. Dr. Rudjito Agus Suwignyo,\nM.Agr mengatakan salah satu kendala Perhutanan Sosial di Sumsel adalah masalah pembiayaan paska izin yang mengalami masalah dalam pengembangan\nusahanya karena rendahnya akses ke pendanaan. <\/p>\n\n\n\n
\u201cAnggaran\ndari pemerintah daerah sangat kecil dan bantuan dari pihak ketiga seperti\nperbankan dan perusahaan juga masih sangat minim,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Dalam hal rendahnya dukungan tersebut, Rudjito mengatakan, agar\nPokja dapat mendorong keterlibatan\npara pihak terkait lain seperti sektor perkebunan, koperasi, perikanan dan\npemberdayaan masyarakat, Pemerintah daerah, perbankan, akademisi dan dunia\nusaha, terutama dalam pengembangan usaha Perhutsos, termasuk akses pendanaan ke\nsektor perbankan.<\/p>\n\n\n\n
Direktur Program HaKI Deddy Permana S.Si mengatakan, upaya\nkoordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah harus dilakukan lebih\nintensif, mengingat berbagai pencapaian\ntarget indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan secara kolaboratif antara instansi pemerintah pusat,\ndaerah dan sampai di\ntingkat desa.<\/p>\n\n\n\n
Dengan berbagai tantangan yang ada, Deddy menjelaskan, HaKI melakukan pendekatan paska izin dengan melakukan tata kelola kawasan, kelembagaan dan usaha. Beberapa kegiatan fasilitasi tata kelola kawasan berupa Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja. Dalam tata kelola kelembagaan HaKI memfasilitasi pembentukan KUPS dan Koperasi, pengenalan kegiatan usaha, branding produk dan pemasaran, manajemen organisasi, aturan kelompok, monitoring dan evaluasi. Sedangkan tata kelola usaha HaKI melakukan fasilitasi akses permodalan, pameran produk, temu usaha, promosi, pengembangan sarana produksi, dan sarana pemasaran pada Gerai Hutan, Marketplace. <\/p>\n\n\n\n
Deddy menjelaskan, dengan wilayah kerja Perhutsos di Sumsel yang cukup luas maka dilakukan strategi pengembangan usaha dengan membuat demplot agroforestry dan sekolah lapang. \u201cdengan adanya demplot, percontohan pengembangan bisnis dan sekolah lapang tersebut, diharapkan akan dapat di duplikasi oleh KPS lainnya dengan penyesuaian kondisi masing-masing,\u201d katanya. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Meningkatkan proposi hak kelola masyarakat terhadap hutan dalam bentuk hutan sosial sampai dengan 12,7 juta hektar sepertinya bukan perkara mudah, terlebih peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi tolok ukur keberhasilan Perhutanan Sosial. Realisasi Perhutanan Sosial mencapai 37,3 persen atau seluas 4,7 juta hektar, dengan 7.228 ijin hak kelola dan penerima manfaat sebanyak 1 juta Kepala Keluarga […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5034,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[478,475,84,477,476],"class_list":{"0":"post-5033","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-berita","8":"tag-ford-foundation","9":"tag-hutan-kita-institute","10":"tag-perhutanan-sosial","11":"tag-pokja-pps","12":"tag-sumatera-selatan"},"yoast_head":"\n