Program Perhutanan Sosial\nyang telah menjadi program Nasional yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan\nJangka Menengah Nasional periode 2014-2019 dan telah dicanangkan oleh presiden\nJokowi dengan membuka kesempatan bagi masyarakat didalam dan disekitar hutan\nuntuk mengakses pengelolaan areal hutan kepada Negara seluas 12,7 Juta Hektar.<\/p>\n\n\n\n
Setelah dilakukan\nverifikasi administrasi dan verifikasi teknis dengan melihat subjek (masyarakat\npengelola) dan objek (wilayah kelola yang diusulkan) dan mendapatkan izin dari\nMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka masyarakat dapat mengelola dan\nmengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dimana\nmasyarakat menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan areal\ndisekitar dan didalam kawasan hutan.<\/p>\n\n\n\n
Perhutanan Sosial yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 138 unit izin dengan berbagai skema; Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan terhadap pemegang kawasan \u00a0dan\/ atau pemegang izin. \u00a0Perkembangan pasca izin Perhutanan Sosial serta kendala yang dihadapi dalam mengelola kawasan hutan dengan skema hutan sosial yang dimaksud. <\/p>\n\n\n\n
Program Perhutanan Sosial\nadalah program Nasional yang memberikan akses kelola bagi masyarakat sekitar\nhutan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan dengan tiga pilar\nyakni lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. <\/p>\n\n\n\n
Potensi areal Perhutanan\nSosial di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan\nSosial (PIAPS) Revisi III Januari 2019 dimana realisasi Perhutanan Sosial di\nProvinsi Sumatera Selatan per Maret 2020 dengan luasan 104.809,80 Hektar dan\npotensi pencadangan areal perhutanan sosial seluas 261.000 Ha. Adapun capaian Izin Perhutanan Sosial di\nProvinsi Sumatera Selatan sampai dengan Maret 2020 adalah sebagai berikut:\nHutan Desa (HD): 23 unit dengan luasan 32.961 hektar; Hutan\nKemasyarakatan (HKm): 45 unit dengan luasan 23.625,64 hektar; Hutan Tanaman\nRakyat (HTR): 62 unit dengan luasan 19.570,32 hektar; Kemitraan: 6 unit dengan\nluasan 28.273,14 hektar; Hutan Adat (HA): 2 unit dengan luasan 379,7 hektar dan\ntotal izin Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 138 unit dengan total luasan 104.809,80 hektar.\n<\/p>\n\n\n\n
Berikut ini Profil izin Perhutanan Sosial untuk memberikan informasi tentang keberadaan Izin Perhutanan Sosial dan perkembangannya di Provinsi Sumatera Selatan dan dijadikan landasan untuk mendapatkan akses permodalan serta melakukan kemitraan dan produk-produk hasil Perhutanan Sosial dapat diakses oleh pasar. Keberadaan masyarakat pengelola hutan terlindungi dari praktek-praktek illegal dan dapat terdokumentasi dengan baik. <\/p>\n\n\n\n
Program Perhutanan Sosial yang telah menjadi program Nasional yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2014-2019 dan telah dicanangkan oleh presiden Jokowi dengan membuka kesempatan bagi masyarakat didalam dan disekitar hutan untuk mengakses pengelolaan areal hutan kepada Negara seluas 12,7 Juta Hektar. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis dengan melihat subjek […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4857,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,183],"tags":[],"class_list":{"0":"post-4913","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-berita","8":"category-ford"},"yoast_head":"\n